1. Menerima dan mengabulkan Bantahan/Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pelawan mempunyai kepentingan hukum yang nyata terhadap objek berupa SHM Nomor 2818/Jatimulya dan SHM Nomor 3321/Jatimulya beserta bangunan di atasnya;

3. Menyatakan Pelawan berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap setiap tindakan eksekusi, pengosongan, penyerahan dan/atau penguasaan objek yang secara langsung merugikan hak dan kepentingan Pelawan;

4. Menyatakan pelaksanaan Permohonan Eksekusi/Aanmaning Nomor 15/Pdt.Eks RL/2026/PN Dpk jo. Grosse Risalah Lelang Nomor 214/08-03/2026-01 tidak dapat dilanjutkan terhadap Pelawan sebelum hak dan kepentingan Pelawan diperiksa dan diselesaikan sesuai hukum;

5. Memerintahkan/menetapkan agar pelaksanaan pengosongan, penyerahan, penguasaan dan/atau tindakan eksekutorial lanjutan terhadap objek ditangguhkan sampai Bantahan/Perlawanan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau setidak-tidaknya sampai terdapat penetapan lain dari Pengadilan yang memberikan perlindungan hukum terhadap Pelawan;

6. Menyatakan hasil pencocokan/konstatering tanggal 28 Agustus 2026, apabila telah dibuat, tidak dapat ditafsirkan sebagai putusan mengenai kepemilikan atau hak Pelawan dan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk melakukan pengosongan terhadap Pelawan;

7. Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Depok memberikan klarifikasi mengenai kedudukan para pihak sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pencocokan/Konstatering tanggal 21 Agustus 2026, khususnya pencantuman Andi Syamsu Alam sebagai 'Termohon Eksekusi-I' dan Widiyah sebagai 'Termohon Eksekusi-II';

8. Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelawan mengalami kerugian akibat pelaksanaan pengosongan/penguasaan objek, menghukum Terlawan membayar kompensasi kepada Pelawan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), atau sejumlah lain yang menurut Majelis Hakim berkeadilan dan proporsional;

9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara.