1. Menerima dan mengabulkan Bantahan / Perlawanan dari PARA PEMBANTAH untuk seluruhnya.

2. Menyatakan PARA PEMBANTAH adalah Pembantah yang beritikad baik dan sah secara hukum.

3. Menyatakan bahwa TERBANTAH II (PT Bank Rakyat Indonesia KCP Penggilingan) dan TERBANTAH III (KPKNL Bogor) telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) dan PENYALAHGUNAAN HAK (MISBRUIK VAN RECHT) karena melanggar ketentuan penetapan Nilai Limit Lelang berdasarkan Pasal 57, 58, 59, dan 60 PMK Nomor 122 Tahun 2023. 

4. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang oleh Terbantah III melanggar ketentuan pengumuman lelang Pasal 68 PMK Nomor 122 Tahun 2023, sehingga lelang tersebut BATAL DEMI HUKUM. 

5. Menyatakan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor: 18 tanggal 23 November 2022 adalah BATAL DEMI HUKUM karena tidak ditandatangani oleh Pembantah I (Tn. Syaripudin Rozak). 

6. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 321/2022 tanggal 30 November 2022 adalah BATAL DEMI HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. 

7. Menyatakan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 17 tanggal 23 November 2022 terdegradasi menjadi Akta Di Bawah Tangan.

8. Menyatakan bahwa TERBANTAH I BUKAN PEMENANG LELANG BERITIKAD BAIK.

9. Menyatakan bahwa Grosse Risalah Lelang Nomor: 566/08.03/2026-01 tanggal 29 Oktober 2025 yang diterbitkan oleh Terbantah III adalah CACAT HUKUM, BATAL DEMI HUKUM, DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT. 

10. Menyatakan menunda seluruh proses/pelaksanaan eksekusi Perkara Nomor: 31/Pdt.Eks.RL/2026/PN.Dpk sampai Perlawanan ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde).

11. Menyatakan penetapan/mohonan eksekusi dari Terbantah I TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (UNEXECUTABLE).

12. Menghukum Para Terbantah secara tanggung menanggung untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.