-
Menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya, sepanjang memenuhi persyaratan kedudukan hukum dan ruang lingkup kewenangan praperadilan menurut peraturan perundang-undangan;
-
Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa permohonan ini sepanjang objek dan dasar permohonan termasuk dalam kewenangan praperadilan menurut UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP;
-
Menyatakan tidak sah pelaksanaan upaya paksa penyitaan oleh Termohon terhadap objek tanah dan bangunan yang menjadi pokok permohonan ini, sepanjang berdasarkan pemeriksaan dan alat bukti terbukti bahwa tindakan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan prosedur yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
-
Menyatakan bahwa tindakan penyitaan atau penguasaan fisik terhadap objek yang tidak dapat diidentifikasi secara tepat atau tidak memenuhi persyaratan sebagai benda yang dapat disita harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku;
-
Memerintahkan Termohon, sepanjang merupakan konsekuensi hukum yang dapat diberikan dalam pemeriksaan praperadilan dan terhadap objek yang terbukti termasuk dalam kewenangan serta tanggung jawab Termohon, untuk menghentikan tindakan penguasaan yang tidak sah dan melaksanakan pemulihan sesuai dengan akibat hukum yang ditetapkan dalam putusan;
-
Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan benda atau barang yang disita apabila Hakim menyatakan penyitaan tersebut tidak sah dan pengembalian merupakan akibat hukum yang dapat diperintahkan berdasarkan ketentuan KUHAP;
-
Memerintahkan Termohon, sepanjang terbukti dilakukan atau diperintahkan oleh Termohon dan berada dalam kewenangan Hakim Praperadilan, untuk melakukan pemulihan kondisi fisik objek tanah dan bangunan yang berubah akibat tindakan upaya paksa yang dinyatakan tidak sah, termasuk mempertimbangkan pembongkaran pagar beton serta pemulihan bangunan dan isi di dalamnya sesuai keadaan yang dapat dibuktikan sebelum tindakan tersebut;
-
Menyatakan bahwa permohonan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 tidak dimaksudkan untuk menetapkan kepemilikan tanah, membatalkan sertifikat, atau memutus sengketa perdata mengenai batas dan hak atas tanah;
-
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.